Penulis ; Henddra Citizen
CITIZEN-JOURNALISTS, SUNGAILIAT, BANGKA — Gelombang narasi negatif yang terus disudutkan kepada Akbar, pengusaha asal Kudai, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, akhirnya mendapati titik terang yang benderang. Di balik tuduhan miring dan tudingan liar sebagai “penampung timah ilegal”, fakta hukum di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya: aktivitas usaha yang dijalankan Akbar adalah murni jalur resmi dan sah secara hukum sebagai mitra PT Timah Tbk melalui badan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) miliknya.
Langkah Akbar menampung bijih timah dari hasil penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah Tbk merupakan bagian dari rantai pasok (supply chain) legal yang diakui oleh negara dan BUMN pertimahan tersebut.
Fakta Legalitas: Menampung dari IUP Sah, Bukan Pasar Gelap!
Asumsi negatif yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab seketika gugur demi hukum ketika ditinjau dari regulasi tata kelola pertimahan nasional.
Secara aturan, PT Timah Tbk bekerja sama dengan mitra-mitra lokal berbadan hukum resmi (seperti CV milik Akbar Kudai) untuk membeli, menampung, dan mengamankan bijih timah hasil penambangan rakyat yang beroperasi di dalam WIUP milik PT Timah Tbk.
artian tegasnya:
Bukan Penampung Ilegal: Akbar menampung pasir timah dari lokasi IUP PT Timah Tbk yang sah, lalu menyetorkannya kembali ke BUMN tersebut sesuai regulasi kemitraan.
Menutup Celah Penyelundupan: Justru keberadaan pos penampungan resmi seperti milik CV Akbar Kudai ini mencegah pasir timah milik negara bocor ke tangan penyelundup atau pasar gelap (black market).
Saviour Bagi Penambang Lokal: Ke Mana Lagi Warga Harus Menjual Hasil Keringatnya?
Tudingan miring dari oknum-oknum yang melontarkan asumsi tanpa dasar di media sosial maupun pemberitaan seolah menutup mata terhadap nasib ribuan penambang lokal. Bagi masyarakat penambang tradisional di Kabupaten Bangka, keberadaan Akbar Kudai dan CV mitranya adalah tumpuan hidup yang sangat vital.
Para penambang lokal yang menggantungkan nasibnya di wilayah konsesi PT Timah membutuhkan kepastian pembeli yang mau menampung hasil kerja keras mereka dengan harga layak dan sistem pembayaran yang transparan.
“Kalau tidak ada tempat penampungan resmi seperti milik Pak Akbar, kami mau jual ke mana lagi hasil tambang dari wilayah PT Timah ini? Kalau dituduh negatif terus, sama saja pihak-pihak itu ingin mematikan dapur rakyat kecil yang cuma mengandalkan timah untuk makan dan sekolah anak!” ungkap salah seorang perwakilan penambang lokal di Sungailiat.
Membungkam Opini Liar: Jangan Mengadu Domba Rakyat dengan Regulasi!
Upaya framing negatif terhadap pengusaha yang bertindak sebagai mitra BUMN disinyalir hanya bentuk provokasi dari oknum-oknum yang iri atau tidak paham tata kelola pertimahan (mining supply chain).
Masyarakat dan para pelaku usaha mengimbau agar pihak-pihak yang gemar melemparkan asumsi tanpa bukti (tanpa verifikasi hukum) untuk segera menghentikan narasi menyesatkan tersebut. Membenturkan usaha mitra resmi BUMN dengan framing “mafia” adalah langkah keliru yang hanya merugikan iklim investasi daerah dan mencekik perekonomian penambang kecil.
Aparat Penegak Hukum (APH) dan publik diharapkan melihat fakta ini secara objektif: Akbar Kudai berdiri di atas legalitas CV mitra resmi PT Timah Tbk, menyerap hasil tambang rakyat secara sah, serta menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Bangka. ( Henddra Citizen )
Komentar