Artikel
Oleh : Henddra Citizen
Citizen-journalists, Jakarta – Hari-hari ini, udara di negeri kita terasa makin sesak oleh kabut ketidakadilan. Di bawah langit yang sama, rakyat jelata menyaksikan sebuah pemandangan yang mengiris hati: hukum dan keadilan tidak lagi tegak sebagai pelindung kaum lemah, melainkan telah tergusur oleh syahwat kepentingan individu dan kroni para penguasa. Keadilan kini menjelma menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh pemilik modal dan mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran takhta. Ketika hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah, sebuah pertanyaan fundamental lahir dari benak setiap warga negara yang waras: Kepada siapa lagi kita harus berharap soal keadilan di negara ini?
Mari kita baca artikel singkat ini dan kita bedah satu per satu pilar yang awalnya kita harapkan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi keadilan dan kedaulatan rakyat.
Benteng yang Rapuh dan Alergi Kritik
Apakah kita harus berharap kepada Kepolisian? Sayangnya, harapan itu langsung layu sebelum berkembang. Publik hari ini justru menyaksikan institusi yang menyandang jargon pengayom masyarakat ini dipenuhi oleh oknum-oknum yang terpapar virus akut: alergi terhadap kritik. Ketika warga melaporkan kasus ketidakadilan, prosesnya lambat bak siput, namun ketika warga melempar kritik di ruang digital, aparat bergerak secepat kilat. Penegakan hukum di tingkat bawah kerap berubah menjadi ajang transaksi, membuat rakyat miskin enggan mengetuk pintu kantor polisi karena tahu keadilan di sana membutuhkan ongkos yang tidak murah.
Lalu, bagaimana dengan Tentara? Alih-alih menjadi kekuatan militer yang disegani di dunia, jajaran TNI hari ini justru mulai sibuk mengurusi ruang sipil yang bukan ranahnya. Penguasa menyeret tentara untuk masuk ke sektor pertanian, menjadi koki program makan gratis, hingga mengurusi proyek-proyek birokrasi sipil. Ketika tentara sibuk mencangkul dan memasak, mereka kehilangan konsentrasi pada tugas dan fungsi utamanya: berlatih perang secara spartan demi menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan rakyat dari ancaman asing. Kita tidak sedang kekurangan petani atau koki, kita sedang kekurangan militer yang fokus pada pertahanan negara!
Dongeng Antartika dan Wakil Presiden Pajangan
Jika menengok ke puncak pimpinan tertinggi nasional, kondisinya justru kian memprihatinkan. Presiden kini hanya menyisakan cerita omong kosong dari podium pidatonya. Publik tentu belum lupa pada janji manisnya yang sesumbar akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika sekalipun.
Namun, apa realitasnya hari ini setelah hampir dua tahun menduduki kursi kepresidenan? Jangankan sampai ke Kutub Selatan, koruptor di depan mata saja gagal ia tertibkan. Program andalan yang ia banggakan justru menjadi proyek bancakan yang digarong oleh orang-orang pilihannya sendiri. Kebocoran anggaran terjadi di mana-mana karena dapur kebijakan dikapling oleh makelar politik. Janji pemberantasan korupsi menguap menjadi bualan politik yang hambar.
Harapan publik kian membentur dinding tebal ketika melihat posisi kedua di republik ini. Di sisi lain, kita harus menerima kenyataan pahit bahwa Wakil Presiden kita hanyalah seorang Gibran Rakabuming Raka. Seorang figur muda yang duduk di kursi nomor dua bukan karena rekam jejak kepemimpinan yang matang atau gagasan kebangsaan yang visioner, melainkan hasil dari karpet merah dinasti politik. Di tengah badai krisis ekonomi dan moral bangsa, posisi wakil presiden terkesan hanya menjadi pajangan politik yang gagap dalam merumuskan solusi konkret untuk keadilan rakyat.
Kesimpulan Penulis
Ketika polisi alergi terhadap hukum yang adil, tentara sibuk mengurusi dapur sipil, presiden memproduksi dongeng palsu, dan wakil presidennya hanyalah produk dinasti, maka rakyat berada dalam kondisi yatim piatu secara politik.
Kita tidak bisa lagi menggantungkan harapan keadilan kepada para elit yang sedang mabuk kekuasaan ini. Keadilan tidak akan pernah datang sebagai hadiah dari Istana atau Senayan. Keadilan harus kita rebut kembali melalui kekuatan kontrol publik yang konsisten, suara kritis yang menolak dibungkam, dan keberanian citizen journalism untuk terus membongkar borok kekuasaan. Berhentilah berharap pada para pembual, saatnya rakyat mengandalkan solidaritasnya sendiri untuk menuntut hak hidup yang berkeadilan! (*)
Penulis adalah Citizen Journalists dan Pewarta Jalanan
Komentar