Oleh : Henddra Citizen
CJ Online, Jakarta, Panggung politik negeri ini kian hari kian dipenuhi oleh kontradiksi yang menyakitkan hati rakyat kecil. Di satu sisi, pemerintah dengan bangga menggelar karpet merah untuk megaproyek nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran fantastis atas nama masa depan generasi bangsa. Namun, di sisi lain, realitas di meja makan rakyat justru berbanding terbalik. Hari-hari ini, masyarakat dipaksa berteriak akibat hantaman beruntun dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seketika menerbangkan harga-harga kebutuhan pokok di pasar.
Kontradiksi ini memicu gugatan mendasar dari nalar publik: Mengapa anggaran negara selalu tampak “tak terbatas” dan kebal evaluasi untuk proyek-proyek politik besar, tetapi mendadak “sekarat” hingga subsidi energi untuk rakyat kecil harus dikorbankan?
Proyek Besar dan Celah Tikus Korupsi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara konsep memang memiliki tujuan mulia untuk mengentaskan stunting. Namun, dalam realitas birokrasi kita yang belum bersih dari mentalitas pemburu rente, proyek dengan perputaran uang triliunan rupiah seperti ini adalah “gula-gula” yang sangat manis bagi para koruptor.
Pengadaan pangan, mata rantai logistik, hingga penunjukan vendor di tingkat daerah memiliki celah kebocoran yang luar biasa lebar. Ketika anggaran raksasa ini bocor dan dinikmati oleh oknum-oknum berdasi melalui praktik markup atau pemotongan kualitas, negara mengalami kerugian ganda. Efektivitas program menjadi semu, sementara kas negara terkuras sia-sia.
Ironisnya, ketika anggaran negara mulai megap-megap akibat beban pembiayaan proyek besar dan kebocoran di sana-sini, instrumen instan yang diambil oleh pengambil kebijakan adalah melakukan “efisiensi” pada pos subsidi. Korban utamanya, seperti yang kita rasakan hari ini, adalah dicabutnya subsidi energi yang berujung pada meroketnya harga BBM.
Logika Terbalik: Koruptor Berpesta, Rakyat Patungan
Kenaikan BBM yang sudah terjadi saat ini langsung memicu efek domino yang melumpuhkan daya beli. Biaya transportasi melonjak, harga beras, minyak, hingga sayur-mayur di pasar merangkak naik, membuat upah buruh dan masyarakat kecil semakin kehilangan nilainya.
Di sinilah letak ketidakadilan yang sangat telanjang. Saat proyek-proyek besar bocor oleh perilaku koruptif, para tikus berdasi itu tetap hidup mewah tanpa beban. Namun, begitu tangki APBN mengering akibat salah urus dan korupsi, rakyatlah yang dipaksa “patungan” menambal kekosongan tersebut melalui mahalnya harga BBM. Ini adalah logika pengelolaan negara yang cacat secara moral. Rakyat dipaksa menanggung beban ekonomi makro yang sama sekali bukan disebabkan oleh kesalahan mereka.
Masyarakat hari ini sudah semakin cerdas. Publik melihat dengan mata telanjang bagaimana miliaran bahkan triliunan rupiah bisa lenyap dalam sekejap akibat kasus korupsi komoditas dan proyek struktural. Maka, sangat melukai rasa keadilan jika di tengah tontonan kemewahan para koruptor, masyarakat justru harus mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya hanya untuk bisa membeli beberapa liter bahan bakar demi menyambung hidup dan bekerja.
Benahi Kebocoran, Jangan Peras Rakyat
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan argumen klise “beban APBN” untuk membenarkan kenaikan BBM yang mencekik ini, jika di saat yang sama penambalan celah korupsi pada megaproyek seperti MBG masih lemah. Kunci utama untuk menyelamatkan ruang fiskal negara bukanlah dengan cara memeras kantong rakyat kecil melalui kenaikan harga energi, melainkan dengan menutup rapat-rapat celah tikus korupsi di setiap lini proyek negara.
Selama tata kelola anggaran tidak dibenahi secara radikal dari hulu, maka program kesejahteraan apa pun hanya akan berakhir sebagai komoditas politik semata. Proyeknya dinikmati dan dikorupsi oleh para pencari untung, sementara beban hidupnya murni dipikul oleh pundak rakyat yang kian ringkih. ( Henddra Citizen )
Komentar