Oleh: [Henddra Widjaja]
Citizen-Journalists – Dalam tatanan demokrasi yang sehat, pers ditempatkan pada posisi yang amat luhur: pilar keempat demokrasi. Ia memikul mandat sebagai watchdog—anjing penjaga yang tak ragu menggonggong nyaring setiap kali penguasa dan pemilik modal melenceng dari koridor keadilan. Namun, jika kita mengamati realitas hari ini, ada yang goyah di dalam tubuh industri media kita. Watchdog yang dulu disegani, perlahan mengalami metamorfosis yang menyedihkan: berubah peran menjadi lapdog (anjing pangkuan), atau bahkan bertindak layaknya “Juru Bicara Tanpa SK” bagi penguasa.
Ketika institusi media arus utama semakin jinak dan saluran wakil rakyat dianggap tumpul, ke mana rakyat harus menyalurkan jeritan dan pengawasannya?
Jebakan “Netralitas” vs. Ruh Independensi
Banyak orang—bahkan praktisi media itu sendiri—sering terjebak dalam kerancuan istilah antara “netral” dan “independen”. Dalam kaidah jurnalistik yang sesungguhnya, menuntut wartawan untuk sekadar “netral” adalah sebuah kekeliruan berpikir. Jika netral diartikan hanya duduk di tengah, menampung omongan dua pihak tanpa menguji kebenarannya, maka wartawan justru gagal total. Jika satu pihak mengatakan hari hujan dan pihak lain mengatakan hari cerah, tugas pers bukan berdiri di tengah dan melaporkan kedua pendapat itu sama-sama benar. Tugas pers adalah membuka jendela, turun ke lapangan, dan memverifikasi fakta mana yang nyata.
Di sinilah Independensi mengambil peran sebagai ruh sejati jurnalisme. Independensi bukanlah perintah dari atasan, penguasa, atau pemodal. Independensi adalah hak sekaligus kewajiban profesional yang melekat pada jiwa dan jemari seorang wartawan. Wartawan yang independen adalah mereka yang otonom—yang tidak bisa dibeli dengan amplop, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, dan tidak bisa disetir oleh kepentingan bisnis. Ia hanya tunduk pada satu hal: Kebenaran berbasis fakta demi kepentingan publik.
Sayangnya, realitas di lapangan hari ini menunjukkan pertarungan yang tidak seimbang. Ketika raga dan operasional dapur redaksi membutuhkan biaya, ruh independensi itu mulai gelisah. Aspek finansial, ketergantungan pada iklan dan kerjasama publikasi (advertorial) dari dinas-dinas pemerintah, hingga kepemilikan media yang dikuasai oleh konglomerat politik, secara perlahan melumpuhkan fungsi watchdog tersebut. Wartawan di lapangan sering kali dibungkam bukan oleh ancaman fisik, melainkan oleh kebijakan redaksi mereka sendiri yang tersandera kepentingan modal.
Ketika Netizen Mengambil Alih Peran Pengawasan
Akibat tumpulnya fungsi pengawasan dari media arus utama dan legislator yang sibuk berkoalisi, publik yang kini akrab disapa netizen mengalami krisis kepercayaan massal. Rakyat tidak lagi menjadikan media konvensional sebagai rujukan tunggal untuk mencari keadilan. Mereka berbondong-bondong mengalihkan pandangan ke platform media sosial.
Di media sosial, terjadi demokratisasi informasi. Setiap warga negara yang berbekal telepon pintar dan kuota internet bertransformasi menjadi citizen journalist (jurnalis warga). Tanpa ada editor-in-chief yang memotong tulisan mereka demi menjaga perasaan pejabat, netizen bersuara secara bebas dan telanjang. Fenomena “No Viral, No Justice” menjadi bukti otentik bahwa laporan resmi kerap kali berjalan lambat, tetapi tekanan masif dari netizen di media sosial mampu memaksa aparat dan pejabat bergerak seketika. Media sosial akhirnya menjadi katup penyelamat dan alat penekan sosial paling instan bagi rakyat kecil.
Stigma “Hoaks”: Senjata Pembungkaman Penguasa
Tentu saja, narasi kekuasaan tidak tinggal diam melihat riuhnya pengawasan dari publik ini. Di sinilah muncul fenomena yang sangat menarik: penggunaan stigma “hoaks” dan “disinformasi” sebagai senjata politik.
Kita tidak menampik bahwa hoaks yang sebenarnya memang ada dan berbahaya. Namun, dalam banyak kasus, stempel “hoaks” dijadikan tameng pertahanan oleh oknum pejabat atau elit yang merasa niat atau tindakan jahatnya mulai terendus dan tersandera oleh publik. Ketika sebuah temuan kritis, dugaan skandal, atau penyimpangan diungkap oleh netizen dan jurnalis independen di media sosial, cara paling gampang bagi oknum berkuasa untuk membela diri adalah melabeli kabar tersebut sebagai “hoaks yang memecah belah”, seraya mengancam menggunakan pasal-pasal karet UU ITE.
Narasi “hoaks” yang diproduksi secara berlebihan oleh humas-humas pemerintah ini sering kali bertujuan tunggal: mendiskreditkan suara kritis publik dan mengembalikan monopoli kebenaran ke tangan penguasa.
Kembalikan Ruh yang Gelisah
Ruh jurnalisme independen hari ini memang sedang gelisah karena raganya kerap dipaksa mengikuti nafsu kekuasaan dan kapitalisme. Namun, perlawanan terhadap pembungkaman tidak boleh padam.
Jurnalisme warga (citizen journalism) dan media sosial hadir bukan untuk merusak aturan, melainkan untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh para watchdog yang telah berubah menjadi lapdog. Tugas kita bersama—baik jurnalis profesional yang masih menjaga nuraninya maupun warga biasa yang peduli pada bangsa ini—adalah terus merawat independensi, berani memverifikasi fakta, dan tidak takut pada stigma.
Sebab, ketika pers resmi memilih diam dan menjadi jubir penguasa, maka suara nyaring rakyat di media sosial adalah benteng terakhir untuk menjaga agar demokrasi ini tidak sepenuhnya lumpuh. ( HW )
(Penulis adalah Ketua Komunitas Pewarta Jalanan dan Ketua Forum Komunikasi Pewarta Warga Indonesia)
Komentar