Opini
Oleh : Henddra Citizen
CJ Online, Jakarta – Ada kalanya sebuah bentuk perlawanan tidak membutuhkan deretan kata-kata bersayap. Tidak harus selalu lahir dari panggung orasi yang panjang, teriakan di tengah jalanan terik, ataupun bentangan spanduk berukuran besar. Cukup dengan mengangkat tiga jari ke udara secara bersamaan, sebuah pesan tegas dapat dikirimkan kepada dunia: bahwa nyali dan keberanian rakyat tidak pernah mudah dibungkam, serta suara nurani masyarakat tidak boleh sekadar dianggap angin lalu yang lewat begitu saja.
Simbol tiga jari—atau yang populer dikenal sebagai Three-Finger Salute—hari ini bukan lagi sekadar gestur tangan kosong. Dalam peta dinamika sosial dan politik global, simbol ini telah menjelma menjadi bahasa universal perlawanan, pilar solidaritas, sekaligus wadah ekspresi masyarakat yang haus akan perubahan. Tiga jari yang diacungkan serentak adalah representasi dari kemarahan yang dipendam, kekecewaan atas ketidakadilan, sekaligus secercah harapan terhadap masa depan kehidupan bernegara yang lebih demokratis.
Namun, di balik kesederhanaan visual gerakan tersebut, tersimpan sebuah pesan fundamental yang harus direnungkan oleh para penguasa: bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang kebal terhadap kritik, dan rakyat tidak pernah diciptakan hanya untuk menjadi penonton pasif dalam panggung sejarah bangsanya sendiri.
Dari Fiksi Layar Lebar Menuju Realitas Politik Global
Jejak simbol tiga jari ini mula-mula merebut panggung popularitas global melalui lembaran novel dan layar lebar The Hunger Games karya Suzanne Collins. Di dalam dunia fiksi distopia tersebut, gestur tiga jari awalnya dimaknai sebagai tanda penghormatan yang sarat akan rasa terima kasih, kekaguman mendalam, hingga isyarat perpisahan. Seiring berjalannya alur cerita, simbol itu bermutasi menjadi lambang perlawanan kolektif melawan cengkeraman rezim totaliter.
Siapa sangka, apa yang semula lahir dari imajinasi dunia fiksi menemukan panggungnya yang sesungguhnya di arena nyata politik dunia. Pada tahun 2014, pasca-kudeta militer di Thailand, para demonstran mulai mengangkat tiga jari sebagai bentuk perlawanan frontal terhadap dominasi junta. Tradisi protes ini dengan cepat menular dan diadopsi oleh gerakan pro-demokrasi di berbagai kawasan, termasuk Myanmar dan Hong Kong.
Di Myanmar, ketika kudeta militer kembali meremukkan asa rakyat pada Februari 2021, simbol tiga jari bangkit kembali sebagai bahasa persatuan. Para tenaga kesehatan, mahasiswa, aktivis, hingga buruh menggunakannya sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Perjalanan ini membuktikan bahwa sebuah gagasan besar tidak harus selalu dimotori oleh institusi politik formal atau tokoh-tokoh besar; terkadang, sebuah simbol sederhana justru menjadi magnet yang menyatukan ribuan jiwa dengan satu keresahan yang sama.
Tiga Jari dan Tiga Pilar Abadi Demokrasi
Dalam berbagai diskursus sosial, makna tiga jari sering kali diasosiasikan kembali dengan tiga nilai sakral Revolusi Prancis: Liberté, Égalité, Fraternité—kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Meskipun keterikatan historis langsungnya dengan dunia fiksi tidak dapat diverifikasi secara kaku, ketiganya bertemu pada titik filosofis yang sama dengan ruh demokrasi modern.
Kebebasan (Liberté): Memberikan hak bagi setiap warga negara untuk berbicara, mengkritik kebijakan publik, mengakses informasi, serta menentukan arah pandangan tanpa dihantui ketakutan atau intimidasi aparat.
Kesetaraan (Égalité): Menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekayaan, kedudukan istimewa, atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Di hadapan hukum, setiap warga memiliki derajat yang sama.
Persaudaraan (Fraternité): Mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi dalih untuk saling membungkam. Demokrasi menuntut solidaritas kemanusiaan ketika hak-hak dasar kelompok rentan terancam.
Ketiga pilar ini bukan sekadar pajangan kosmetik dalam naskah konstitusi. Ia adalah fondasi hidup agar sistem demokrasi tidak bergeser wujud menjadi oligarki yang hanya melayani kepentingan segelintir elite.
Ujian Sesungguhnya di Era Demokrasi Modern
Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik bukanlah duri dalam daging yang harus dicabut paksa. Kritik adalah mekanisme pemelihara agar kekuasaan tetap berjalan di atas rel konstitusi. Ketika masyarakat, mahasiswa, atau jurnalis mulai mengangkat tangan dan menyuarakan protes, hal tersebut tidak selalu bermakna kebencian terhadap negara. Sering kali, itu adalah wujud kekecewaan mendalam atas kebijakan yang melenceng atau pengingat agar penguasa tidak kehilangan empati.
Pemerintah yang matang seharusnya tidak alergi pada kritik, apalagi bersikap defensif. Demokrasi tidak otomatis selesai ketika kotak suara ditutup dan proses pemilihan umum berakhir. Justru, ujian terbesar dari sebuah kekuasaan baru dimulai setelah mandat itu berada di tangan para pemenang pemilu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun menguji nurani penguasa: Apakah hukum masih ditegakkan secara adil? Apakah kebebasan pers dihormati? Ataukah ruang partisipasi publik semakin menyempit akibat tekanan struktural?
Menjaga Demokrasi Indonesia dari Sekadar Seremoni
Di Indonesia, warisan reformasi telah memberi kita ruang kebebasan berpendapat yang harus dirawat dengan kesadaran tinggi. Simbol-simbol ekspresi termasuk gestur tiga jari atau berbagai bentuk seni perlawanan lainnya menjadi bagian dari dinamika komunikasi publik masyarakat sipil yang kritis.
Namun, tantangan terbesar kita hari ini adalah memastikan agar demokrasi tidak terjebak menjadi sekadar seremoni lima tahunan. Jangan sampai suara rakyat hanya dipuja-puja saat musim kampanye demi selembar kertas suara, tetapi diabaikan ketika jeritan keluhan disampaikan setelah kursi kekuasaan resmi diduduki. Jangan pula menganggap kritik sebagai bentuk pembangkangan, atau memposisikan suara pers independen sebagai gangguan kenyamanan istana.
Kekuasaan yang kokoh bukanlah rezim yang paling lihai membungkam suara kritis, melainkan pemerintahan yang berjiwa besar untuk mendengar, mengevaluasi diri, dan membuktikan keberpihakannya secara nyata kepada kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, tiga jari yang terangkat ke udara hanyalah sebuah penanda visual. Perjuangan hakiki menuntut tindakan moral, konsistensi hukum, dan komitmen penyelenggara negara. Sebab, pada hakikatnya, rakyat tidak pernah menjadi milik kekuasaan; sebaliknya, kekuasaanlah yang sepenuhnya berdiri di atas mandat yang diberikan oleh rakyat.(*)
Citizen Journalists _ Real People. Real Stories. Real Impact. News by the People. For the People.
Referensi : dari berbagai sumber
Komentar