Opini
Oleh : Tim Red Citizen
CJ ONLINE, JAKARTA — Publik Indonesia kembali diguncang oleh drama penegakan hukum yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang jenderal bintang empat, mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara yang juga sempat memegang tampuk kekuasaan strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan Joko Widodo, kini harus meringkuk di balik jeruji besi Rutan Mabes Polri.
Adalah Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, figur yang dulu memegang kendali penuh atas institusi kepolisian, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Kasusnya bukan sekadar pelanggaran etik biasa, melainkan sebuah skandal besar yang mencoreng wajah negara: dugaan penyadapan ilegal (*illegal tapping*), akses ilegal, hingga upaya sistematis menghapus rekam jejak digital.**
Operasi Senyap: Menarget Kepala Negara hingga Tokoh Bangsa
Berdasarkan hasil penyidikan berbasis *scientific investigation* yang diumumkan oleh Mabes Polri, operasi penyadapan tanpa prosedur ini ternyata dilakukan secara masif dan terstruktur. Tidak tanggung-tanggung, objek penyadapan ilegal ini membidik nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran pejabat tinggi negara, para ketua partai politik, pimpinan media, tokoh ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Bayangkan sebuah skenario di mana lembaga yang seharusnya menjadi benteng pengayom dan pelindung privasi warga negara, justru diduga kuat memanfaatkan instrumen kekuasaan dan teknologi intelijen untuk “menguping” percakapan rahasia orang-orang penting di negeri ini termasuk kepala negara yang tengah memegang mandat rakyat.
Panik Hapus File: Upaya Menghilangkan Jejak Petaka
Namun, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu pasti jatuh juga. Ketika angin politik berganti dan aroma kebusukan mulai tercium, lingkaran kekuasaan gelap ini mulai panik.
Dalam konstruksi perkara yang diusut penyidik, Listyo Sigit diduga kuat tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh orang-orang kepercayaannya yang turut diseret sebagai tersangka, seperti Irjen Pol. Ahrie Sonta selaku mantan sekretaris pribadi, serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Dalam masa-masa menjelang kejatuhannya, para petinggi ini diduga sempat memerintahkan bawahannya untuk **menghapus berbagai file digital, dokumen rahasia, dan rekaman yang dicurigai bakal menjadi “petaka”** serta bumerang bagi diri mereka sendiri.
Tindakan penghapusan data elektronik secara sengaja ini mempertegas adanya iktikad jahat (*mens rea*) untuk merintangi penyidikan sekaligus menutupi jejak kejahatan jabatan yang telah lama beroperasi.
Refleksi Kelam: Ketika Institusi Penegak Hukum “Kacau Balau
Kasus ini membuka mata publik secara telanjang bahwa institusi penegak hukum di republik ini sempat mengalami masa-masa yang “kacau balau”. Bagaimana mungkin sebuah organ negara yang digaji oleh uang rakyat untuk menegakkan undang-undang, justru diduga bertindak layaknya sindikat spionase yang membidik kepala negaranya sendiri dan para elite bangsa?
Ketika hukum ditekuk demi kepentingan kelompok, ketika ruang privasi pejabat hingga rakyat biasa disadap tanpa dasar undang-undang yang sah, dan ketika penyalahgunaan wewenang menjadi kebiasaan sehari-hari, maka yang tersisa adalah kehancuran kepercayaan publik terhadap pilar-pilar negara.
Kini, langkah tegas Bareskrim Polri di bawah komando kepolisian saat ini patut diapresiasi, namun hal tersebut sekaligus menjadi pengingat pahit. Penahanan Listyo Sigit dkk dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara membuktikan bahwa tidak ada manusia yang kebal hukum di negeri ini—sekalipun ia adalah mantan Jenderal bintang empat atau mantan penguasa ring satu istana.
Sudah saatnya pembersihan total dilakukan secara transparan. Negara hukum tidak boleh lagi disandera oleh oknum-oknum pemegang kekuasaan yang mengkhianati amanat rakyat demi syahwat politik dan kepentingan golongannya. ( Tim/Red )
Komentar