Reformasi yang Semaput dan Ilusi Keberlanjutan

Opini

Penulis: Hendsciti

Citizenesia, Jakarta – Dua puluh delapan tahun lalu, darah dan keringat mahasiswa serta rakyat tumpah di jalanan demi satu kata: Reformasi. Janjinya mulia—mengubur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), menegakkan supremasi hukum, dan memastikan militer kembali ke barak. Namun hari ini, melihat kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, kita dipaksa menyaksikan kenyataan pahit bahwa Reformasi tidak sedang baik-baik saja. Reformasi telah semaput, pingsan kehabisan napas di bawah beban syahwat kekuasaan yang ugal-ugalan.

Narasi “keberlanjutan” yang digaungkan sejak masa kampanye kini menampakkan wajah aslinya. Bukan keberlanjutan kesejahteraan rakyat yang kita dapatkan, melainkan keberlanjutan rusaknya tatanan hukum dan akrobat politik yang melompati batas nalar sehat.

Hukum yang Fleksibel bagi Penguasa

Indikator paling telanjang dari semaputnya reformasi adalah bagaimana aturan hukum bisa ditekuk demi kepentingan elite. Salah satu contoh yang paling disorot publik baru-baru ini adalah penunjukan posisi strategis di lingkaran inti kekuasaan yang menabrak undang-undang secara terbuka. Ketika publik melayangkan protes, alih-alih mengevaluasi kebijakan atau mencopot pejabat yang bermasalah, yang terjadi justru sebaliknya: aturan hukumnya yang dipaksa berubah demi melegalkan posisi tersebut.

Logika hukum telah dijungkirbalikkan. Aturan tidak lagi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai alat stempel bagi kehendak penguasa. Jika penegakan hukum sudah tebang pilih dan hukum organik bisa disulap sesuka hati, apa lagi yang tersisa dari cita-cita negara hukum (rechtsstaat) yang diperjuangkan tahun 1998?

Demi Nutrisi, Melanggar Konstitusi

Di sektor kebijakan publik, kontradiksi terjadi secara masif. Program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai penyelamat generasi masa depan, nyatanya justru berpotensi mengorbankan pilar krusial lainnya: anggaran pendidikan nasional.

Kritik tajam dari dunia akademik tidak bisa dibendung lagi. Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, secara lantang membongkar ilusi di balik program ini dalam salah satu forum publik. Tiyo menegaskan bahwa program tersebut bukan lagi murni soal kesejahteraan, melainkan investasi politik yang rawan penyelewengan.

“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi… MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan.” — Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM

Pernyataan Tiyo tersebut adalah alarm keras. Ketika anggaran pendidikan yang dilindungi konstitusi terancam digembosi demi program populis jangka pendek, kita sedang menukar masa depan intelektual bangsa dengan komoditas politik pemilu berikutnya. Lebih jauh, pembentukan badan-badan baru di bawah rezim ini dinilai oleh sebagian kalangan mahasiswa tidak lebih dari sekadar “satuan penjilat” untuk mengamankan posisi politik kekuasaan.

Seruan untuk Berimajinasi Kembali

Kondisi Indonesia saat ini yang makin tidak karuan menunjukkan bahwa check and balances di tingkat parlemen telah lumpuh karena hampir semua partai ditarik masuk ke dalam barisan kekuasaan. Oposisi formal telah mati. Ketika negara dikelola dengan mentalitas “asal bapak senang” dan penguasa dikelilingi oleh para pemuji, maka kritik dari jalanan dan kampus adalah obat terakhir yang tersisa.

Melihat seluruh syarat pembusukan demokrasi yang sudah terpenuhi, Tiyo Ardianto juga sempat melemparkan sebuah refleksi besar yang patut kita renungkan bersama: ia mengajak masyarakat untuk mulai berimajinasi tentang “reformasi jilid dua.”

Kita tidak boleh membiarkan negara ini berjalan tanpa arah di bawah kendali segelintir elite. Rakyat tidak butuh pemimpin yang egois dengan agenda politiknya sendiri; rakyat butuh pemimpin yang bisa diandalkan, yang tunduk pada konstitusi, dan menghormati mandat Reformasi. Jika penguasa tidak mau “bertaubat secara politik” dan kembali ke jalur yang benar, maka sejarah selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan mereka yang lupa diri.( Hencie )

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@rcitizen-journallsts.com. atau kontak redaksi 0852 3897 3861 Terima kasih.