Oleh: Henddra Widjaja
Dalam konsep ideal sebuah negara demokrasi, pers secara terhormat diposisikan sebagai pilar keempat (the fourth estate). Bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers memikul tanggung jawab moral yang teramat berat: menjadi watchdog atau anjing penjaga. Tugas utamanya sederhana namun krusial, yakni menggonggong nyaring saat ada potensi kesewenang-wenangan, membongkar skandal di balik tembok kekuasaan, dan menjadi penyambung lidah bagi rakyat kecil yang tak memiliki saluran bersuara.
Namun, jika kita bersikap jujur dan mau menatap realitas di lapangan hari ini, ada penyakit menahun yang sedang menggerogoti tubuh jurnalisme kita. Fungsi watchdog itu perlahan meluntur, digantikan oleh sebuah fenomena unik sekaligus ironis yang layak kita sebut sebagai “Warta Sewa”.
“Warta Sewa” bukan sekadar pelesetan bahasa. Ia adalah ungkapan satire yang sangat menohok untuk menggambarkan realitas menyedihkan: ketika berita bisa dipesan, ruang redaksi bisa disewa, dan pena jurnalis memiliki daftar tarif layaknya barang dagangan di pasar.
Anatomi “Warta Sewa” di Tengah Masyarakat
Bagaimana sebenarnya praktik “Warta Sewa” ini bekerja dalam keseharian kita? Praktik ini beroperasi secara masif dari tingkat redaksi media arus utama (mainstream) hingga ke oknum wartawan di lapangan.
1. Redaksi yang Dikontrak: Advertorial Berkedok Berita Resmi
Salah satu bentuk paling nyata dari fenomena ini adalah maraknya kerja sama publikasi atau advertorial antara institusi media dengan dinas-dinas pemerintah atau korporasi swasta. Di atas kertas, kerja sama iklan adalah hal yang sah dalam bisnis media. Namun, batas etik itu runtuh ketika kontrak kerja sama finansial tersebut secara terselubung mengintervensi independensi redaksi.
Banyak media lokal maupun nasional yang hidupnya “tersandera” oleh anggaran publikasi Pemda atau instansi tertentu. Dampaknya fatal: setiap ada temuan penyelewengan anggaran, proyek mangkrak, atau kebijakan publik yang mencekik rakyat, redaksi mendadak “pudar daya kritisnya”. Berita-berita kritis dibuang ke keranjang sampah redaksi demi menjaga agar nilai kontrak kerja sama tidak diputus. Berita yang disajikan ke masyarakat akhirnya dikemas serba manis, serba berhasil, dan penuh dengan puji-pujian yang direkayasa. Berita tak lagi beda dengan brosur promosi.
2. Wartawan “Bawah Meja” dan “Pena Disewa”
Secara individu di lapangan, kita tidak bisa menutup mata terhadap keberadaan oknum jurnalis yang menggadaikan idealisme demi keuntungan pribadi. Fenomena wartawan bawah meja “pemburu amplop” atau penyedia jasa “pemutihan berita” adalah rahasia umum yang mencoreng profesi.
Ketika ada kasus hukum, dugaan korupsi oknum pejabat, atau sengketa lahan rakyat vs korporasi, oknum pena disewa ini tidak memosisikan diri sebagai mata dan telinga rakyat. Mereka justru bertindak layaknya humas berjalan. Fungsi mereka bergeser dari mencari kebenaran menjadi peredam isu (firefighter), memutarbalikkan fakta, atau sengaja “membeli kesenyapan” dengan tidak menayangkan berita berimbang demi imbalan materi dari pihak yang bersalah.
3. Pergeseran Mendasar: Dari Watchdog Menjadi Humas
Ketika atmosfer “Warta Sewa” sudah mendominasi, cara berpikir jurnalis secara otomatis bergeser. Pertanyaan fundamental seorang jurnalis sejati yang berbunyi, “Apakah kebijakan ini merugikan rakyat?” atau “Apakah ada dana rakyat yang ditilap?”, mendadak berganti menjadi pertanyaan ala petugas humas: “Bagaimana caranya agar citra pejabat ini tetap bagus di mata publik?” atau “Bagaimana mengemas isu ini agar sponsor kita senang?”
Di titik inilah, jurnalisme telah mati secara ruh. Media yang seharusnya menjadi alat pengontrol kekuasaan, justru berganti kostum menjadi alat propaganda dan juru bicara tanpa SK bagi penguasa.
Mengapa Integritas Wartawan adalah Harga Mati?
Masyarakat perlu memahami bahwa tuntutan integritas bagi seorang wartawan bukanlah sekadar imbauan etis yang muluk-muluk, melainkan syarat mutlak kelangsungan demokrasi.
Ketika seorang wartawan memilih menjadi humas pemerintah, dampak kerusakannya langsung dirasakan oleh rakyat bawah.
Hilangnya Benteng Perlindungan Rakyat: Rakyat kecil yang digusur secara sepihak, petani yang tanahnya diserobot, atau warga yang menjadi korban pungli tidak lagi memiliki tempat mengadu jika pers sudah dibeli oleh pemegang kuasa.
Monopoli Kebenaran: Publik disuapi oleh narasi tunggal yang sudah dipoles sedemikian rupa. Informasi yang sampai ke meja makan warga bukan lagi kenyataan di lapangan, melainkan ilusi keberhasilan yang diproduksi oleh industri “Warta Sewa”.
Krisis Kepercayaan Massal: Akibat pers resmi sibuk “menjual diri”, masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaan pada media. Inilah yang memicu ledakan keliaran informasi di media sosial, di mana publik lebih percaya pada keviralan ketimbang berita resmi redaksi.
Menolak Jadi Pers Sewaan
Pena seorang wartawan memiliki daya ubah yang sangat dahsyat. Dengan pena yang jujur, sebuah kejahatan terselubung bisa dibongkar dan hak rakyat bisa dikembalikan. Sebaliknya, dengan pena yang disewakan, penderitaan rakyat bisa ditutupi dan kezaliman bisa dilegitimasi.
Bagi para jurnalis khususnya jurnalis warga (citizen journalists) yang tidak terikat oleh pukat industri kapitalisme media menjaga integritas dan fungsi watchdog adalah pertaruhan moral terbesar. Menjadi miskin materi karena menolak disewa jauh lebih terhormat ketimbang bergelimang fasilitas tetapi bertindak sebagai serdadu humas yang mengkhianati kepercayaan publik.
Sudah saatnya kita menyapu bersih praktik “Warta Sewa” dari ekosistem informasi kita. Sebab, ketika seluruh pers sudah berhasil disewa dan membisu, maka tidak ada lagi anjing penjaga yang akan menggonggong saat rumah kita dirampok oleh mereka yang berkuasa. ( HW )
Komentar