Oleh:Henddra Widjaja
CITIZEN-JOURNALISTS, JAKARTA – Di negeri tercinta yang tanahnya konon katanya “tongkat kayu dan batu jadi tanaman” ini, klaim keberhasilan pembangunan selalu digembor-gemborkan dengan narasi megah: “Demi Rakyat!” Pintu-pintu tol membentang, gedung-gedung pencakar langit menjulang, dan spanduk senyum para pengelola negara bertebaran di setiap sudut kota. Namun, di balik segala klaim Self-Proclaimed sebagai “Presiden Terbaik” atau “Penguasa Paling Berhasil”, ada satu fakta lucu yang bikin dahi berkerut: Mengapa kantong rakyat kecil masih rutin digerogoti pajak hingga ke remah-remahnya?
Mari kita bedah dapur keuangan negara ini secara jujur, tanpa pemanis buatan.
80 Persen Hidup dari Keringat Warga, Sisanya Cuma ‘Lain-Lain’
Para pengelola negara ini suka sekali tampil bergaya bak pahlawan yang dermawan. Mereka membagi-bagikan bantuan, membangun fasilitas, dan meresmikan proyek seraya melambaikan tangan dari dalam mobil mewah berpelat dinas. Padahal, kalau mau buka-bukaan buku kas, hampir 80 persen napas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu bersumber dari pungutan pajak rakyat!
Dari gaji buruh yang dipotong sebelum cair, gorengan yang dibeli rakyat di warung makan, kendaraan bermotor tua yang dicicil penuh perjuangan, sampai popok bayi pun dikenakan pajak. Pengelola negara ini sejatinya hanyalah “manajer” yang hidupnya 80 persen digendong oleh rakyatnya sendiri. Sisanya yang 20 persen? Baru didapat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau utang baru.
Jadi, kalau seluruh gaji, mobil dinas, AC Istana, hingga anggaran bensin para pejabat itu dibayar dari keringat tukang bakso dan pekerja harian, lantas di mana letak kehebatan sang penguasa? Kalau cuma jago memungut pajak lalu mengklaim pembangunannya sebagai piala pribadi, anak SD pun bisa jadi presiden!
Dikemanakan SDA yang Kaya Raya, Kalau Bukan Digarong Tikus Got?
Pertanyaan paling menggelitik yang selalu menyengat akal sehat adalah: Di mana seluruh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) kita?
Negeri ini katanya adalah surga tambang. Emas melimpah, nikel membentang, batu bara menumpuk, minyak bumi mengucur, hingga lautnya kaya raya. Logikanya, jika SDA yang melimpah ini dikelola dengan benar demi kemakmuran rakyat, jangankan membayar pajak, rakyat justru seharusnya mendapatkan deviden tahunan dari kekayaan negerinya sendiri!
Namun realitasnya? Kerukan bumi yang nilainya ribuan triliun itu justru habis digarong oleh para “tikus got” berseragam rapi. Mereka menggerogoti izin tambang, mensubordinasi aturan, dan mengeruk kekayaan alam tanpa sisa. Uniknya, setelah berhasil mencuri dan menggemukkan perut dengan uang haram tersebut, tikus-tikus ini langsung ngacir, sembunyi ketakutan di pinggiran kali sambil mengintai peluang korupsi berikutnya.
Rakyat yang dapat apa? Warga lokal hanya kebagian debu tambang, lingkungan yang rusak, banjir bandang, dan… tagihan pajak baru yang makin mencekik.
Semboyan “Demi Rakyat” yang Makin Basi
Sangat menggelikan ketika penguasa terus bernyanyi merdu dengan semboyan “Semua Ini Demi Rakyat”. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana lagi yang harus menanggung kenaikan tarif pajak setiap kali anggaran negara tekor karena pemborosan pejabat?
Presiden atau penguasa mana pun tidak berhak menobatkan dirinya sebagai yang “Terbaik” jika ia belum mampu membebaskan rakyatnya dari beban pajak yang membabi buta. Jika negara masih bertumpu 80 persen pada pungutan dari kantong warga—sementara hasil tambangnya habis dilahap tikus got—maka penguasa tersebut belum berhasil menjadi pemimpin, melainkan baru sebatas “Kolektor Pajak Terbesar” sepanjang sejarah.
Jadi, kalau nanti ada penguasa yang pamer prestasi di depan kamera, ingatkan saja dengan tenang: “Pak, jangan dulu minta dipuji sebagai yang terbaik, wong makan mie instan kami saja masih Bapak pajakin!” (*)
Komentar