Penulis : Hendscie
CJO, JAKARTA — Ada perbedaan mendasar antara idealisme masa lalu dan luapan kemarahan publik hari ini. Pada masa Orde Baru, ketika otoritarianisme menutupi ruang gerak sipil, idealisme dibangun tanpa basa-basi melalui konsolidasi konkret. Mahasiswa dan aktivis meretas jalanan, membangun infrastruktur gerakan di akar rumput, serta merumuskan paradigma baru hingga melahirkan Reformasi 1998. Gerakan masa itu tidak sekadar dimotori oleh rasa benci, melainkan dipandu oleh rancangan konseptual yang matang.
Hari ini, lanskap politik Indonesia tampak seperti “gado-gado” campur aduk, pragmatis, dan kehilangan arah dialektika yang jernih. Publik menyaksikan fenomena maraknya oposisi, tetapi sebagian besar hanya bergema di ruang hampa media sosial. Kemarahan meletup ke segala arah tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas.
Dilema Oposisi Digital: Antara Kebisingan Media Sosial dan Realitas Lapangan
Fenomena oposisi masa kini yang lebih banyak bertumpu pada jempol dan unggahan viral melahirkan apa yang oleh sosiolog politik disebut sebagai slacktivism (aktivisme dangkal). Kemarahan publik meluap tanpa arah karena tidak ditopang oleh pemahaman atas real problem yang dihadapi rakyat di lapangan.
Beberapa kelemahan mendasar dari model oposisi tanpa konsolidasi ini meliputi:
Kemarahan Tanpa Konsep Dasar: Oposisi sering kali terjebak pada kebencian personal dibanding kritik terhadap kebijakan struktural.
Kehilangan Organisasi Massa: Berbeda dengan era Orde Baru yang mengakar pada simpul buruh, tani, dan mahasiswa, oposisi digital tidak memiliki infrastruktur konsolidasi partai atau organisasi yang kokoh.
Pragmatisme Politik Gado-Gado: Partai politik di luar pemerintah sering kali berpindah haluan secara pragmatis, sehingga fungsi check and balances menjadi tidak serius dan kehilangan idealisme.
Perubahan Tanpa Pikiran: “The Beginning After the End”
Pemikir politik klasik hingga modern selalu mengingatkan bahwa perubahan yang tidak diasuh oleh pikiran akan hancur dan berantakan di ujung. Ketika kekuasaan dikritik secara asal-asalan tanpa memperhitungkan pencapaian objektif di mana pemerintah juga bekerja meski belum maksimal di beberapa sektor maka yang tercipta bukanlah solusi, melainkan nihilisme politik.
Institusi politik dan konsolidasi partai politik seharusnya menjadi saluran resmi oposisi yang rasional. Oposisi sejati tidak bertugas meruntuhkan tanpa arah, melainkan menawarkan gagasan tandingan (counter-idea) yang lebih unggul demi kesejahteraan rakyat.
Membangun Kembali Idealisme Tanpa Basa-Basi
Untuk keluar dari jebakan “marah ke segala arah,” dialektika politik Indonesia harus mengembalikan fungsi pikiran dalam setiap gerakan perubahan:
Konsolidasi Berbasis Realitas: Oposisi harus turun kembali menyerap problem nyata rakyat (kemiskinan, lapangan kerja, penegakan hukum) bukan sekadar memanfaatkan algoritma tren.
Penguatan Kelembagaan Partai: Mengembalikan partai politik di luar pemerintahan sebagai benteng oposisi yang substantif, bukan sekadar instrumen tawar-menawar kekuasaan.
Kritik Otonom dan Objektif: Mengakui pencapaian pemerintah yang valid sembari mengkritik secara tajam kebijakan yang merugikan publik berdasarkan data konkrit.
Tanpa adanya fondasi gagasan yang kuat, setiap perubahan hanya akan menjadi siklus paul (the beginning after the end)—kembali ke titik nol tanpa pernah mencapai kemajuan peradaban politik yang bermartabat. (*)
Tim Redaksi Opini Publik
Komentar