Kabareskrim Polri Tetapkan LSP Mantan Kapolri/KSP Tersangka Utama dalam Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo

banner 468x60 banner

CJ ONLINE, JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn ) LSP, sebagai tersangka utama. Penetapan status hukum ini diumumkan langsung melalui konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) malam.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap figur yang kerap disingkat inisial LSP ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan mendalam menggunakan metode scientific investigation.

Selain LSP, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua jenderal polisi lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Mereka adalah Irjen Pol. (ASN), yang juga mantan sekretaris pribadi LSP, serta Irjen Pol. (EH) selaku Widyaiswara Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.

READ :  Bau Menyengat Proyek Mantung Tahap II: Kontraktor Medan Kantongi Kontrak Rp9,2 M Tapi Lapangan Masih "Zonk"

Saat ini ketiga tersangka tersebut langsung menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri guna kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lanjutan.

Target Penyadapan Meluas ke Pejabat dan Tokoh Nasional

Dalam pemaparan resminya, Bareskrim Polri menyebutkan bahwa aktivitas penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping) tersebut menyasar sejumlah tokoh penting di tanah air. Objek dugaan penyadapan mencakup nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, pimpinan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

READ :  2000 Anak Keracunan Makanan Bergizi Gratis, Kepala BGN Harus Diperiksa

Aksi penyadapan ilegal ini dilakukan secara non-prosedural terhadap kelompok target tersebut, yang kemudian dibarengi dengan tindakan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Jeratan Pasal dan Ancaman Pidana Maksimal 10 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis terkait tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta perusakan data elektronik. Berdasarkan regulasi yang berlaku, ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku mencapai 10 tahun penjara.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara transparan dan profesional dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Status hukum LSP dkk saat ini secara resmi adalah tersangka, dan proses penyidikan lanjutan terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. ( Tim/Red )

READ :  Sarat Kejanggalan, Hasil Lomba Kriya FLS3N SD Kabupaten Bangka Diduga Tabrak Juknis!

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: redaksi@rcitizen-journallsts.com. atau kontak redaksi 0852 3897 3861 Terima kasih. banner

Komentar