CITIZEN-JOURNALISTS.COM - MENJANGKAU SUARA MARGINAL
Citizenesia, Tangerang – Pemerintah dan otoritas moneter berulang kali menenangkan publik dengan mantra yang sama: “Fundamental ekonomi kita masih kuat.” Namun, bagi jutaan debitur, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga di akar rumput, mantra itu terasa hambar. Ketika nilai tukar rupiah keok dihantam dolar AS hingga terjerembap di kisaran Rp17.870-an per dolar AS pada akhir Mei 2026, yang dirasakan masyarakat bukan angka statistik yang “aman”, melainkan cekikan biaya hidup yang makin nyata.
Ada jurang pemisah yang lebar antara angka-angka di atas kertas milik pejabat dengan realita di dompet rakyat. Pelemahan rupiah kali ini bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan alarm keras bahwa ketahanan ekonomi domestik kita sedang keropos.
Ketika Dunia Internasional Bergejolak, Rakyat yang Membayar Tagihannya
Secara global, rupiah memang sedang dihantam oleh faktor eksternal yang masif—mulai dari memanasnya kembali konflik bersenjata antara AS dan Iran yang mengganggu jalur Selat Hormuz, melonjaknya harga minyak mentah dunia, hingga kebijakan suku bunga tinggi global.
Namun, menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam tunggal adalah sikap yang naif. Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan bahwa pelemahan rupiah kali ini justru sarat akan persoalan domestik, terutama menyusutnya surplus perdagangan, melebarnya defisit transaksi berjalan, dan yang paling krusial: mulai rapuhnya kepercayaan pasar (trust) terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Saat Bank Indonesia dipaksa menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25% demi menahan arus modal keluar, ada harga mahal yang harus dibayar oleh sektor riil. Suku bunga acuan yang naik berarti bunga kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha, dan cicilan kendaraan bagi debitur kecil akan ikut merangkak naik. Ini adalah pukulan ganda; barang-barang kebutuhan pokok mahal akibat inflasi impor (imported inflation), sementara beban utang bulanan masyarakat justru makin membengkak.
Ancaman Efek Domino bagi Konsumen dan Debitur
Jika pelemahan ini dibiarkan bergulir tanpa rem yang pakem hingga menembus level psikologis baru, psikologi pasar akan panik. Sektor usaha yang bergantung pada bahan baku impor (seperti tahu-tempe dari kedelai impor, produk tekstil, farmasi, hingga elektronik) harus memutar otak. Pilihannya hanya dua, dan keduanya menyengsarakan rakyat:
- Menaikkan Harga Jual: Yang berarti konsumen akhir dipaksa menanggung beban inflasi.
- Melakukan Efisiensi/PHK: Yang berarti angka pengangguran akan meningkat, menurunkan daya beli, dan berujung pada meningkatnya angka kredit macet (Non-Performing Loan) di perbankan karena debitur kehilangan sumber penghasilan.
Kritik mendasar patut dilayangkan pada kebijakan belanja pemerintah saat ini. Di tengah situasi di mana cadangan devisa harus dihemat dan kepercayaan investor asing harus dijaga, pemerintah justru dinilai kurang menunjukkan sense of crisis. Rencana pengeluaran anggaran untuk program-program populis skala besar yang membebani fiskal, serta ide pembentukan badan-badan baru seperti PT Danantara Sumberdaya Indonesia, dinilai para ekonom sebagai blunder yang justru menakuti investor karena dianggap menambah ketidakpastian tata kelola.
Kesimpulan: Butuh Kebijakan yang Membumi, Bukan Sekadar Penyangkalan
Pernyataan dari pejabat bahwa “pelemahannya tidak masuk akal karena fundamental aman” justru menunjukkan adanya pemutusan hubungan emosional dengan apa yang terjadi di pasar riil. Jika pemerintah terus berada dalam fase penyangkalan (denial), kepanikan publik hanya tinggal menunggu waktu.
Pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang sifatnya semu. Yang dibutuhkan konsumen dan debitur hari ini adalah stabilitas. Kurangi ego politik untuk proyek-proyek mercusuar, perbaiki defisit anggaran secara riil, dan batasi spekulasi valas yang ugal-ugalan. Jangan biarkan reformasi ekonomi yang sudah berjalan puluhan tahun ini ambruk, hanya karena elite menutup mata terhadap rupiah yang sedang sekarat.
Komentar