Oleh : Henddra Citizen
CJ Online – Status tersangka kini resmi disandang oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kasus penyadapan ilegal yang menyasar langsung Presiden Republik Indonesia telah menyeret jenderal bintang empat ini ke pusaran skandal paling mengerikan sepanjang sejarah kepolisian.
Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang sempat diembannya pun telah dicopot, sebuah persoalan hukum dan etik yang rumit tetap membendung proses pemeriksaan.
Bagaimanapun juga, secara hierarki dan keanggotaan kepolisian, Listyo tetaplah seorang polisi aktif ber-pangkat Jenderal Bintang Empat. Di sinilah dilema struktural itu muncul.
Dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri mendesak agar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) segera digelar untuk memutus nasib keanggotaannya.
Langkah memecat yang bersangkutan dari keanggotaan kepolisian (PTDH) menjadi pertaruhan wibawa institusi.
Namun, proses ini menyisakan kecanggungan psikologis dan prosedural bagaimana teknis perwira penyidik ber-pangkat lebih rendah memeriksa seorang jenderal bintang empat yang pernah menjadi orang nomor satu di korps tersebut?
Dalam aturan main KKEP, susunan majelis tidak memiliki ketua permanen. Untuk memeriksa perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat, penunjukan kepemimpinan sidang etik harus dilakukan secara cermat.
Jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) atau perwira senior berbintang tinggi yang ditunjuk menjadi pilihan logis untuk memimpin persidangan, sebagaimana preseden sejarah ketika Komjen Ahmad Dofiri ditunjuk memimpin sidang etik Ferdy Sambo.
Sungguh sebuah ironi yang menyayat hati. Gara-gara penyadapan tak berizin, Polri harus kembali kehilangan perwira hebat yang pernah menduduki puncak estafet kepemimpinan.
Peristiwa ini menjadi teguran amat keras bagi seluruh elemen pertahanan dan keamanan negara jangan sampai ada aksi saling sadap antar-instansi!
Kebanggaan atas kepemilikan alat penyadap mutakhir yang dibeli dari uang rakyat jangan sampai membuat pejabat terlena, hingga memicu blunder dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Alat sadap pada hakikatnya diciptakan untuk kepentingan penegakan hukum dan pertahanan institusi sebuah instrumen vital yang ditujukan mengincar para pelaku kriminal, spionase, serta ancaman luar yang mengganggu kedaulatan negara.
Alat penyadap sama sekali bukan untuk membayangi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Ketika saluran komunikasi resmi Presiden dipindai secara ilegal, tindakan tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran privasi, melainkan sudah mengarah pada indikasi tindakan makar yang merobek tatanan hukum negara.
Di tengah badai penyadapan ini, kepemimpinan Polri kini beralih ke tangan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Rekam jejak Suyudi membuktikan bahwa integritas dan prestasi tidak diukur dari seberapa banyak instrumen intelijen yang disalahgunakan.
Bahkan tanpa memanfaatkan teknologi sadap untuk mengintai ruang-ruang politik internal, Suyudi terbukti sukses dan berprestasi saat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kepemimpinan yang kokoh lahir dari kerja keras penegakan hukum yang jujur, bukan dari paranoia pengintaian.
Skandal ini melahirkan pelajaran moral yang kelam. Dalam psikologi kejahatan, orang yang sudah biasa melakukan penyimpangan lambat laun akan mengalami tumpul nurani mereka tak lagi menganggap perbuatannya sebagai sebuah kejahatan.
Sama halnya seperti koruptor yang sudah terbiasa menilep uang negara hingga merasa korupsi adalah hal yang lumrah, begitu pula dengan para penyadap ilegal.
Ketika penyadapan tak berizin terus dibiarkan dan diwajarkan dalam iklim operasional internal, batas antara kewajiban menjaga negara dan tindakan kriminal menjadi kabur.
Sudah saatnya Polri dan seluruh lembaga intelijen di Indonesia melakukan pembersihan total atas unit-unit alat penyadapan.
Pelanggar kode etik dan pelaku kejahatan penyadapan harus dijatuhi sanksi hingga pelucutan pangkat secara tidak hormat.
Jangan biarkan penyalahgunaan teknologi merobek marwah kepolisian dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Henscie )
Ceroboh itu Adik Kandung Tingkah Laku Serampangan
Komentar